Meningkatkan disiplin siswa siswi disekolah

Disiplin adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dan serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau ketertiban. Sedangkan menurut Wikipedia tujuan disiplin sekolah adalah untuk menciptakan keamanan dan lingkungan belajar yang nyaman terutama di kelas.

Di dalam kelas, jika seorang guru tidak mampu menerapkan disiplin dengan baik maka siswa mungkin menjadi kurang termotivasi dan memperoleh penekanan tertentu, dan suasana belajar menjadi kurang kondusif untuk mencapai prestasi belajar siswa. Sebutan orang yang memiliki disiplin biasanya tertuju kepada orang yang selalu hadir tepat waktu, taat terhadap aturan, berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku, dan sejenisnya. Sebaliknya, sebutan orang yang kurang disiplin biasanya ditujukan kepada orang yang kurang atau tidak dapat menaati peraturan dan ketentuan berlaku, baik yang bersumber dari masyarakat, pemerintah atau peraturan yang ditetapkan oleh suatu lembaga tertentu, misalnya sekolah. Abdul Rachman mengemukakan bahwa tujuan disiplin sekolah adalah :
Memberi dukungan bagi terciptanya perilaku yang tidak menyimpang.
Mendorong siswa melakukan yang baik dan benar.
Membantu siswa memahami dan menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungannya dan menjauhi melakukan hal-hal yang dilarang oleh sekolah.
Siswa belajar hidup dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan bermanfaat baginya serta lingkungannya.
Membicarakan disiplin siswa, tidak terlepas dari persoalan prilaku negatif pada diri siswa, yang akhir-akhir ini semakin memprihatinkan. Berbagai tindak negatif dilakukan para pelajar di sekolah dari nyontek, bolos, memeras, sampai pelanggaran diluar sekolah seperti buat geng, berkelahi atau tawuran penyalahgunaan narkoba, sex bebas, mencuri sampai pada pelanggaran-pelanggaran yang lebih membahayakan merugikan diri sendiri dan orang lain.
Perilaku siswa terbentuk dan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor lingkungan, keluarga dan sekolah. Tidak dapat dipungkiri bahwa sekolah merupakan salah satu faktor dominan dalam membentuk dan mempengaruhi perilaku siswa.
Di sekolah seorang siswa berinteraksi dengan para guru yang mendidik dan mengajarnya. Sikap, teladan, perbuatan dan perkataan para guru yang dilihat dan didengar serta dianggap baik oleh siswa dapat meresap masuk begitu dalam ke dalam hati sanubarinya dan dampaknya kadang-kadang melebihi pengaruh dari orang tuanya di rumah. Sikap dan perilaku yang ditampilkan guru tersebut pada dasarnya merupakan bagian dari upaya pendisiplinan siswa di sekolah. Semua bentuk ketidak disiplinan siswa di sekolah tentunya memerlukan upaya penanggulangan dan pencegahan.
Beberapa usaha yang dapat dilakukan sekolah adalah :
1. Guru hendaknya bisa menjadi contoh dalam berdisiplin, misalnya tepat waktu. Siswa tidak akan memiliki disiplin manakala melihat gurunya sendiri juga tidak disiplin. Guru harus menghindari kebiasaan masuk menggunakan jam karet, molor dan selalu terlambat masuk kelas.
2. Memberlakukan peraturan tata tertib yang jelas dan tegas, sehingga mudah untuk diikuti dan mampu menciptakan suasana kondusif untuk belajar
3. Secara konsisten para guru terus mensosialisasikan kepada siswa tentang pentingnya disiplin dalam belajar untuk dapat mencapai hasil optimal, melalui pembinaan dan yang lebih penting lagi melalui keteladanan.

SEJARAH YAYASAN NURUL HIDAYAH

Keberadaan Yayasan Nurul Hidayah diawali dari kegiatan Pengajian Majlis Ta’lim yang berdiri pada tahun 1978, yang dipimpin oleh KH. Ali Ridwan, yaitu pengajian kaum ibu yang berada di lingkungan Desa Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor. Di samping kegiatan pengajian, dilakukan juga kegiatan sosial keagamaan, seperti santunan anak yatim piatu, janda-janda tua dan fakir miskin melalui penghimpunan dan jariah jama’ah pengajian maupun para donatur tidak tetap yang peduli dengan syiar agama.

Pada perkembangan berikutnya santunan dikembangkan kepada pembinaan pendidikan anak yatim dan kaum duafa berupa bantuan biaya pendidikan, buku dan alat tulis untuk keperluan belajar anak-anak binaan, urang  lebih berjalan selama 5 tahun. Bidang lain yang menjadi garapan majlis ta’lim Nurul Hidayah adalah penghimpunan Zakat dan Shodaqoh guna menunjang lancarnya kegiatan pembinaan anak-anak yatim dan kaum duafa yang dibina.

Disamping itu, kegiatan sosial keagamaan lainnya yang telah lakukan adalah tabungan/arisan qurban yang dilakukan oleh para jamaah  dan usaha para pengurus yayasan untuk mencari para donatur yang berniat untuk berqurban. Kegiatan tersebut berlangsung sampai sekarang bahkan berkembang lebih pesat dan setiap tahun menjadi pusat kegiatan  pemotongan hewan qurban untuk wilayah RW. 01 dan sekitarnya.

 

B.  PERIODE AWAL PENDIRIAN YAYASAN PENDIDIKAN DAN DAKWAH NURUL HIDAYAH

Dengan latar belakang tersebut di atas, dimana perkembangan majlis ta’lim semakin pesat, baik dari kuantitas jamaah tetap yang mencapai kurang lebih 60 s.d 80 orang. kegiatan keagamaan semakin bertambah luas sasarannya mencakup kegiatan keagamaan dan pendidikan, maka atas dasar kesepakatan bersama para pengurus majlis ta’lim dan beberapa tokoh masyarakat RW. 01 yaitu KH. Ali Ridwan, H. Uhro M. Yasin SH. Drs. M. Umar Manshur dan Drs. H. Muhamad Amin, Maka didirikanlah “Yayasan Pendidikan dan Dakwah Nurul Hidayah” pada tanggal 19 Januari 1993 berdasarkan Akte Notaris Ibu Hj. Masnah Sari, SH. Nomor 47 Tahun 1993. Dengan berdirinya Yayasan Pendidikan dan Dakwah Nurul Hidayah. Kegiatan majlis ta’lim, pengelolaan dan manajemen sepenuhnya dilakukan oleh Yayasan yang berdasarkan kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana tercantum dalam Akte Yayasan.

Sejak ditangani oleh Yayasan, perkembangan kegiatan semakin pesat dan mendorong untuk secepatnya mendirikan lembaga-lembaga lain selain majlis ta’lim. Sebagai jawaban berkembangan yang begitu pesat dan tuntutan masyarakat terus berlanjut, seiring dengan perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh Pemerintah dalam upaya meningkatkan sumber daya manusia, Maka Yayasan Nurul Hidayah pada awal berdirinya mendirikan Madrasah Diniah (MD) dan Taman Pendidikan Al-qur’an (TPA) pada tahun 1994 dan sampai sekarang masih berdiri bahkan telah menjadi lembaga pendidikan resmi terdaftar di Departemen Agama Kabupaten Bogor.

 

C. PERIODE AWAL PENDIRIAN LEMBAGA-LEMBAGA PENDIDIKAN DAN SOSIAL  ( TAHUN 1998 – 2005 )

Dengan semakin tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Yayasan Pendidikan dan Dakwah Nurul Hidayah dan tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap dunia pendidikan, maka pada tahun pelajaran baru 1998–1999, Yayasan Nurul Hidayah Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Kelompok Bisnis dan Manajemen (Mahardika) untuk meralisasikan kebutuhan Masyarakat sekitar.  SMK Bisnis dan Manajemen menjadi pilihan Yayasan saat itu, Karena lingkungan masyarakat sekitar sangat mendambakan ada sebuah lembaga pendidikan yang berorientasi tepat, cepat, dan cermat untuk mendapatkan pekerjaan, sehubungan dengan tarap kehidupan ekonomi masyarakat yang masih rendah dan terbelakang. Dan Alhamdulillah sejak berdirinya tahun 1998-1999 SMK Mahardika terus berkembang sampai sekarang, dengan perkembangan yang positif, dimana pada awal berdirinya memiliki sebanyak 49 Siswa  (1 Kelas) dan sekarang memiliki siswa sebanyak 177 terdiri dari 5 kelas.

Seiring dengan program Pemerintah, yaitu wajib belajar 9 tahun, maka kami merasa terpanggil untuk mensukseskan program tersebut dengan mendirikan Sekolah Menengah Pertama (SMP Mahardika) pada tahun pemelajaran 2004-2005 dengan jumlah siswa sebanyak 68 Siswa (2 kelas). Kehadiran SMP Mahardika ternyata disambut dengan antusias oleh masyarakat sekitar, karena keseriusan para pengelola untuk mewujudkan pendidikan yang baik sesuai dengan tuntutan kebutuhan zaman. Hal ini terbukti pada tahun berikutnya, tahun pemelajaran 2005-2006, SMP Mahardika menerima siswa baru sejumlah 117 siswa (5 kelas), sedangkan siswa SMP sekarang terus berkembangdan bertambah baik dari kualitas dan kuantitasnya. Seiring pesatnya lembaga-lembaga pendidikan yang ada dilingkungan Yayasan Nurul Hidayah, maka pengurus Yayasan dituntut untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik khususnya dibidang pendidikan dimasa sekarang dan yang akan datang.

 

D. PERIODE PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN MUTU LEMBAGA-LEMBAGA PENDIDIKAN & KESEJAHTERAAN SOSIAL ( TAHUN 2005-2010).

 

Pada awal tahun 2005, pengurus Yayasan Pendidikan dan Dakwah Nurul Hidayah bertekad untuk membantu Pemerintah bukan hanya dibidang Pendidikan, sosial dan dakwah islamiyah, tetapi juga dibidang kesehatan masyarakat dengan mendirikan Balai Pengobatan yang bernama klinik mahardika yang dapat direalisasikan pada tahun 2006, namun pada perkembangannya klinik tidak bertahan lama karena banyaknya kendala yang dihadapi dilapangan baik dari segi menejeman dan yang teramat saat itu adalah menghadirkan seorang ahli baik dari medis dan klinik sehingga pada akhirnya klinik berdiri tanpa kehadiran seorang dokter dan perawat yang profesional dan mau bekerjasama dalam dakwah di yayasan ini, sejarah kelinik hanya dapat bertahan selama satu tahun saja dan beralih fungsi menjadi lembaga TK Plus Nurul hidayah dan pusat balai latihan kerja (BLK). Sedangkan langkah-langkah berikutnya yang sedang diupayakan adalah pengembangan lembaga-lembaga pendidikan, baik yang sudah ada maupun yang sedang direncanakan, yang meliputi:

 

1.       Pengembangan fisik bangunan gedung yang kurang memadai karena dimakan usia

2.       Pengembangan kualitas kependidikan, sesuai tuntutan dunia kerja dan usaha,

3.       Pendirian lembaga pendidikan baru sesuai kebutuhan lingkungan masyarakat dan dunia kerja.

Dalam rangka mendukung program pemerintah dibidang pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia, untuk itu, pengurus dituntut untuk secara cermat dan sungguh-sungguh melakukan upaya tersebut di atas, demi terwujudnya cita-cita yang luhur, yaitu mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 1945.

Demikian sekilas tentang upaya Yayasan Nurul Hidayah dalam berkiprah di tengah-tengah masyarakat, merealisasikan cita-citanya. Semoga Allah SWT. memberikan kekuatan lahir dan bathin, melimpahkan rahmat dan berkahNya serta senantiasa membimbing ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoinya. Amin.

PANCA DARMA SETYA

SMP MAHARDIKA

1.            Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan senantiasa melaksanakan Amar Ma’ruf Nahi Mungkar.

2.            Senantiasa mengutamakan Ahklak Mulia dalam sikap dan tindakan.

3.            Senantiasa menjujung tinggi kebenaran berlandaskan Iman, Ilmu, dan Amal dalam hidup dan kehidupan.

4.            Senantiasa menjungjung tinggi sikap hormat kepada Orang Tua, Guru dan mengutamakan kasih sayang sesama Teman dalam pergaulan sehari-hari.

5.            Senantiasa memelihara harga diri dan kehormatan, serta memelihara nama baik Almamater.

Mahardika FC

MAKNA DAN HAKEKAT DEMOKRASI

Demokrasi: keadaan negara yang dalam sistem pemerintahaannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat. HAKEKAT: pemerintah dari rakyat, pemerintahan oleh rakyat, pemerintahan untuk rakyat. Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokratis: 1. Pentingnya kesadaran akan pluralisme 2. Musyawarah 3. Pertimbanganmoral 4. Pemufakatan yang jujur dan sehat 5. Pemenuhan segi-segi ekonomi 6. Kerja sama antar warga masyarakat dan sikap mempercayai itikad baik masing- masing 7. Pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan sistem pendidikan. UNSUR –UNSURPENEGAK DEMOKRASI -1 NEGARA HUKUM: a. Adanya perlindungan HAM b. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembagauntuk menjamin perlindungan HAM c. Pemerintahan berdasarkan peraturan d. Adanya peradilan administrasi e. Istilah negara hukum dapat ditemukan dalam penjelasan UUD 1945: “Indonesia adalahnegara yg berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka”. MASYARAKAT MADANI, dicirikan dengan masyarakat terbuka, bebas daripengaruh kekuasaan dan tekanan negara, kritis dan berpartisipasi aktif, serta egaliter(kesetaraan). Syaratpentingdemokrasi: terciptanya partisipasi masyarakat dalam proses pegambilan keputusan yang dilakukan oleh negara/pemerintah. UNSUR –UNSURPENEGAK DEMOKRASI -2 Parpol: struktur kelembagaan politik yg anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yg sama, yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dalam mewujudkan kebijakannya. Kelompokgerakan / organisasimasyarakat: sekumpulan orang yang berhimpun dalam satu wadah organisasi yang berorientasi pada pemberdayaan warganya. Kelompok penekan= kelompok kepentingan: sekelompok orang dalam sebuah wadah organisasi yang didasarkan pada kriteria profesionalitas dan keilmuan tertentu, seperti: KADIN, AIPI, ICMI, LIPI, dsb. Fungsi parpol sebagai: (a) Sarana komunikasi politik; (b) Sarana sosialisasi politik; (c) Sarana rekrutmen kader dan anggota politik (d) Sarana pengatur konflik PERS YANG BEBAS & BERTANGGUNG JAWAB PRINSIP DAN PARAMETER DEMOKRASI PRINSIP DEMOKRASI, terdiridari: 1. persamaan 2. kebebasan, dan 3. pluralisme Robert A. Dahl -PRINSIP DEMOKRASI, terdiridari: Kontrol atas keputusan pemerintah, Pemilihan yang teliti dan jujur, Hak memilih dan dipilih, Kebebasan menyatakan pendapatan tanpa ancaman, Kebebasan mengakses informasi, dan Kebebasan berserikat Parameter Negara Demokratis: Masalah Pembentukan Negara: menentukan kualitas, watakdan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilu dipercaya sbg salah satu instrumen penting. Dasar Kekuasaan: konsep legitiminasi kekuasaan &pertanggungjawaban langsung kepada rakyat. Susunan Kekuasaan Negara: Kekuasaan negara dijalankan secara distributif untuk menghindari penumpukan kekuasaan dalam satu tangan/wilayah. Penyelenggaraan negara harus diatur dalam suatu tata aturan yg membatasi dan sekaligus memberikan koridor dalam pelaksanaannya, yaitu desentaralisasi & kekuasaan tidak menjadi tidak terbatas. Demokrasi pada prinsipnya merupakan suatu kategori dinamis, bukan statis, dan sebagai konsep yang universal. Anders Uhlin (1997: 10) menyatakan bahwa implementasi demokrasi di suatu negara dapat berbeda dengan negara lain, karena karakteristik sosial masyarakat dapat mempengaruhi penerapan nilai-nilai demokrasi yang universal tersebut. Demokrasi di Amerika Serikat dan negara-negara Eropa belum tentu dengan pola yang sama dapat diimplementasikan di negara Asia dan Afrika. Bahkan, pemilu yang dilaksanakan di Jerman memiliki perbedaan dengan pola yang diterapkan di Inggris. Oleh karena itu, demokrasi pada dasarnya culturally bounded (dibatasi oleh budaya) ketika diterapkan dalam suatu masyarakat. Bung Hatta (1902-1980), salah seorang ’Founding Father’ menyatakan bahwa negara ini hanyalah negara Indonesia apabila dalam kenyataannya merupakan milik rakyat. Implementasi nilai-nilai kerakyatan mesti mengejawantah melalui suatu sistem institusional kekuasaan politik yang dikenal dengan demokrasi. Hatta menegaskan bahwa perjuangan kemerdekaan kita pada saat yang sama merupakan perjuangan bagi demokrasi dan bagi kemanusiaan. Penegakkan nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan, versi Hatta, merupakan tujuan yang signifikan dalam pergerakan dan perjuangan bagi perwujudan Indonesia adil dan makmur. Cita-cita demokrasi yang banyak sedikitnya bersendi kepada organisasi sosial di dalam masyarakat asli sendiri. Dalam segi politik dilaksanakan sistem perwakilan rakyat dengan musyawarah, berdasarkan kepentingan umum. Dalam segi ekonomi dilaksanakan koperasi sebagai dasar perekonomian rakyat, ditambah dengan kewajiban pemerintah untuk menguasai atau mengawasi cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Dalam segi sosial adanya jaminan untuk perkembangan kepribadian manusia Indonesia yang bahagia, sejahtera, dan susila menjadi tujuan negara. Cita-cita luhur ini, menurut Hatta, tumbuh dengan semangat kebangsaan yang tinggi meretas perjuangan kemerdekaan dan menjadi dasar bagi pembentukan negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dengan semangat kebangsaan seperti itu, pemerintahan rakyat dijalankan menurut peraturan yang telah dimufakati dengan bermusyawarah. Keputusan dicapai secara mufakat, bulat dan tidak lonjong. Hatta menyatakan, “Sebagai tanda Republik Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat, segala beban yang ditimpakan kepada rakyat, maupun beban harta dan keuangan atau beban darah, harus berdasarkan undang-undang, persetujuan Presiden dan DPR” (Mohammad Hatta, Menuju Negara Hukum, h. 12). Mengacu kepada pemikiran tentang karakteristik dan parameter demokrasi, Robert A. Dahl dalam karyanya Dilemma of Pluralist Democracy mengemukakan beberapa kriteria yang mesti terwujud dalam suatu sistem demokratis. Pertama, pengontrolan terhadap keputusan pemerintah mengenai kebijakan secara konstitusional diberikan kepada para pejabat yang terpilih. Kedua, melalui pemilihan yang teliti dan jujur para pejabat dipilih tanpa paksaan. Ketiga, semua orang dewasa secara praktis mempunyai hak untuk memilih dalam pemilihan pejabat pemerintahan. Keempat, semua orang dewasa secara praktis juga mempunyai hak untuk mencalonkan diri pada jabatan-jabatan dalam pemerintahan, meskipun pembatasan usia untuk menduduki suatu jabatan politik mungkin lebih ketat ketimbang hak pilihnya. Kelima, rakyat mempunyai hak untuk menyuarakan pendapat tanpa ancaman hukum yang berat mengenai berbagai persoalan politik pada tataran yang lebih luas, termasuk mengkritisi para pejabat, sistem pemerintahan, ideologi yang berlaku dan tatanan sosio-ekonomi. Keenam, rakyat mempunyai hak untuk mendapatkan sumber-sumber informasi alternatif yang ada dan dilindungi oleh hukum. Ketujuh, dalam meningkatkan hak-hak rakyat, warga negara mempunyai hak dan kebebasan untuk membentuk suatu lembaga atau organisasi-organisasi yang relatif independen, termasuk membentuk berbagai partai politik dan perkumpulan yang independen. Pemikiran Robert A. Dahl ini menunjukkan tentang indikator sebuah democratic political order sebagai kerangka acuan ada tidaknya perwujudan demokrasi dalam suatu pemerintahan negara.Prinsip merupakan kebenaran yang pokok/dasar orang berfikir, bertindak dan lain sebagainya. Dalam menjalankan prinsip-prinsip demokrasi secara umum, terdapat 2 landasan pokok yang menjadi dasar yang merupakan syarat mutlak untuk harus diketahui oleh setiap orang yang menjadi pemimpin negara/rakyat/masyarakat/organisasi/part… yaitu: 1. Suatu negara itu adalah milik seluruh rakyatnya, jadi bukan milik perorangan atau milik suatu keluarga/kelompok/golongan/partai, dan bukan pula milik penguasa negara. 2. Siapapun yang menjadi pemegang kekuasaan negara, prinsipnya adalah selaku ‘pengurus’ rakyat, yaitu harus bisa bersikap dan bertindak adil terhadap seluruh rakyatnya, dan sekaligus selaku ‘pelayan’ rakyat, yaitu tidak boleh/bisa bertindak zalim terhadap ‘tuannya’, yakni rakyat. Adapun prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah sebagai berikut: (Demokrasi Pancasila, http://www.e-dukasi.net/modul_online/MO_… 1. Pemerintahan berdasarkan hukum: dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan: a. Indonesia ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtstaat), b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas), c. Kekuasaan yang tertinggi berada di tangan MPR. 2. Perlindungan terhadap hak asasi manusia, 3. Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah, 4. Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR, DPA atau lainnya, 5. adanya partai politik dan organisasi sosial politik karena berfungsi “Untuk menyalurkan aspirasi rakyat”, 6. Pelaksanaan Pemilihan Umum; 7. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR (pasal 1 ayat 2 UUD 1945), 8. Keseimbangan antara hak dan kewajiban, 9. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain, 10. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita Nasional.